Kaltimreport.com – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Firnadi Ikhsan menegaskan pentingnya pengambil alihan pengelolaan jalur air Sungai Mahakam oleh pemerintah daerah. Langkah ini dinilai krusial untuk mengoptimalkan pendapatan dan memperbaiki tata kelola yang dinilai kurang efektif di bawah kendali pemerintah pusat.
DPRD Kaltim mendorong Pemprov untuk mengambil alih pengelolaan Sungai Mahakam. Selama ini pengelolaan oleh pusat tidak maksimal, baik dari sisi pendapatan maupun operasional. Daerah harus lebih berperan aktif, tegas Firnadi, Senin (26/5/2025).
Firnadi menyatakan, fakta di lapangan menunjukkan adanya kelalaian dalam pengelolaan sungai terbesar di Kaltim tersebut. Menurutnya potensi ekonomi dari aktivitas pelayaran, pariwisata, dan sumber daya alam di sekitar Sungai Mahakam belum tergarap optimal.
“Pendapatan dari pengelolaan jalur air ini masih jauh dari harapan. Padahal, Kaltim memiliki kapasitas dan sumber daya untuk mengelolanya secara mandiri. Dengan kewenangan di tangan daerah, kami yakin pendapatan bisa ditingkatkan untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, pihaknya siap memenuhi syarat teknis dan administratif jika pemerintah pusat menyetujui alih kelola.
“Jika diperlukan skema bagi hasil atau kewajiban setoran ke pusat, kami siap berkoordinasi. Yang penting pengelolaan harus berpihak pada kepentingan daerah,” jelasnya.
Firnadi mengungkapkan, DPRD Kaltim sedang mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Alur Sungai sebagai landasan hukum.
Dokumen ini dibahas melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) untuk memperkuat posisi tawar daerah dalam negosiasi dengan pusat.
“Raperda ini akan menjadi acuan legal formal agar proses alih kelola dapat segera direalisasikan. Kami juga telah melakukan komunikasi intensif, baik formal maupun informal, dengan pihak pusat untuk memastikan langkah ini disetujui,” paparnya.
Meski belum dapat memastikan target waktu realisasi, politikus PKS ini menyebut optimisme tinggi di internal DPRD dan Pemprov Kaltim.
“Kami yakin dengan dukungan semua pemangku kepentingan, hak pengelolaan Sungai Mahakam dapat dikembalikan ke tangan daerah dalam waktu dekat,” pungkasnya.
