Kaltimreport.com – Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika masih menjadi ancaman serius di wilayah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Ini karena letak geografis Kaltim yang strategis dengan akses jalur darat, laut dan udara menjadikan wilayah ini rawan dimanfaatkan sebagai jalur distribusi narkoba.
Menanggapi itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Ananda Emira Moeis menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk mengatasi persoalan narkoba yang semakin kompleks.
Ia menyatakan sinergi antar instansi menjadi hal mutlak guna memperkuat pengawasan dan mencegah meluasnya peredaran narkotika, terutama di wilayah-wilayah yang dianggap rawan.
“Sinergi antarinstansi mutlak diperlukan untuk memperkuat pengawasan dan mencegah meluasnya peredaran narkotika, terutama di wilayah-wilayah rawan,” tegas Ananda, sapaannya.
Lebih jauh, Ananda menuturkan bahwa DPRD Kaltim telah berkomitmen mendukung penuh kebijakan pemerintah daerah dalam upaya pemberantasan narkoba.
Dukungan tersebut diwujudkan melalui optimalisasi alokasi anggaran dalam APBD, serta penguatan program Desa Bersinar atau Desa Bersih Narkoba.
“Program ini bertujuan menciptakan lingkungan masyarakat yang sehat dan terbebas dari pengaruh narkotika,” jelasnya.
Ananda juga menekankan bahwa pemberantasan narkoba tidak hanya cukup melalui pendekatan hukum, melainkan harus dilakukan secara menyeluruh.
“Edukasi dan pencegahan dini di tingkat keluarga dan komunitas sangat penting untuk membangun kesadaran bersama dalam melawan bahaya narkoba,” tandasnya.
Langkah strategis yang terintegrasi antara penegakan hukum, edukasi, serta partisipasi aktif masyarakat dinilai menjadi kunci dalam menciptakan Kaltim yang bersih dari narkoba.
