Kaltimreport.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) daerah pemilihan Samarinda, Subandi, soroti rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat Benua Etam dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dia menyebut hal ini sebagai salah satu faktor yang menghambat pembangunan dan perbaikan layanan publik di daerah.
“Jangan kaget kalau jalan rusak tak kunjung diperbaiki atau fasilitas umum tidak memadai, kalau kewajiban dasar seperti membayar pajak saja sering diabaikan,” ujar Subandi pada Selasa, 10/6/2025.
Menurut politisi PKS itu, pajak bukan sekadar urusan administratif, melainkan fondasi penting dalam pembiayaan pembangunan daerah. Ia mengaku prihatin karena masih banyak warga yang belum menyadari pentingnya peran pajak sebagai kontribusi nyata untuk kemajuan daerah mereka sendiri.
Kurangnya informasi dan masih kuatnya sikap apatis dinilai sebagai penyebab utama rendahnya kesadaran tersebut. Subandi mendorong agar masyarakat memandang pajak sebagai bentuk investasi untuk masa depan, bukan beban.
“Manfaat dari pajak itu kembali lagi ke masyarakat. Jadi harusnya ini dilihat sebagai bentuk partisipasi, bukan sekadar kewajiban,” urainya.
Subandi juga menegaskan bahwa penegakan hukum atau sanksi administratif tidak bisa menjadi solusi tunggal dalam meningkatkan kepatuhan pajak.
Ia meminta pemerintah daerah lebih aktif melakukan edukasi publik dengan pendekatan yang inovatif dan menyentuh langsung kebutuhan warga.
“Kampanye soal pajak perlu dikemas lebih kreatif dan mudah dipahami. Penjelasan tentang manfaatnya harus disampaikan secara konkret agar masyarakat merasa terlibat,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya membangun kepercayaan publik melalui pengelolaan pajak yang transparan dan bertanggung jawab.
Menurutnya, jika warga yakin dana pajak digunakan secara benar, kepatuhan akan tumbuh dengan sendirinya.
“Kepatuhan tak bisa dipaksakan terus-menerus. Kalau masyarakat tahu pajaknya dikelola baik, mereka akan membayar dengan sukarela,” tuturnya.
Ia juga melihat potensi besar dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan bermotor. Dirinya menilai, ini bisa menjadi salah satu langkah penting menuju kemandirian fiskal Kaltim, mengurangi ketergantungan pada anggaran pusat.
“Daerah harus bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Potensi PAD kita besar, tinggal bagaimana kita kelola dengan serius dan tepat waktu. Pajak adalah kuncinya,” pungkasnya.
