KALTIMREPORT.COM, SANGATTA — Bagi Kabupaten Kutai Timur (Kutim), harga beras premium adalah gambaran dari struktur logistik yang panjang dan kompleks. Daerah yang tidak memiliki produksi beras dalam skala besar ini harus menyesuaikan kebijakan dengan kenyataan bahwa hampir seluruh suplai datang dari luar. Dalam situasi seperti itu, persoalan harga tidak hanya ditentukan pasar, melainkan juga arsitektur distribusi yang membentuknya.
Pejabat Disperindag Kutim, Achmad Dony Erviady, mengatakan kenaikan harga beberapa bulan terakhir menegaskan ulang bahwa titik termahal justru berada di jalur pendistribusian.
“Kalau bicara Kutim, harga sangat ditentukan perjalanan beras dari kapal ke gudang lalu ke kecamatan-kecamatan. Ada ongkos bongkar muat, penyimpanan, dan transportasi darat yang semuanya naik,” katanya.
Ia menambahkan, stok justru aman dan tidak ada indikasi kelangkaan, sehingga penyebab utama sepenuhnya berada pada biaya struktural.
Pemerintah memilih pendekatan negosiasi langsung dengan pemasok, bukan intervensi harga sepihak. Pemkab meminta agen dari Surabaya, Sulawesi, dan Samarinda menurunkan margin setelah beberapa komponen biaya angkut berhasil diefisienkan. Dalam proses ini, pemerintah juga memaparkan simulasi harga berbasis kondisi ekonomi daerah agar agen memahami tekanan yang dialami konsumen.
“Dengan data yang transparan, agen bisa melihat urgensinya dan bersedia menyesuaikan harga,” ungkap Dony.
Efeknya cukup cepat. Harga premium yang sempat hampir menembus Rp19 ribu turun ke rentang Rp16.800–Rp17 ribu. Namun bagi pemerintah, penurunan harga hanyalah bagian dari strategi jangka pendek. Langkah jangka menengah diarahkan pada peningkatan pengawasan pasar, pemetaan alur distribusi, dan percepatan rotasi stok.
“Psikologi pasar jangan diabaikan. Kalau masyarakat melihat stok bergerak lancar, kepanikan bisa dicegah,” jelasnya.
Ketergantungan struktural Kutim pada suplai luar daerah membuat kebijakan jangka panjang bergantung pada perbaikan logistik regional. Selama produksi lokal belum berkembang, pemerintah mengandalkan negosiasi biaya dan kerja sama dengan distributor sebagai instrumen paling realistis.
“Intinya sederhana, ketika distribusi berjalan efisien, harga ikut terkendali,” tegas Dony. (ADV/Diskominfo Kutim/—)
