KALTIMREPORT.COM, SANGATTA — Target Kutai Timur untuk memiliki 10.000 hektare sawah aktif bukan sekadar ambisi produksi, tetapi merupakan respons atas ketimpangan struktural antara kebutuhan beras dan kemampuan produksi lokal. Dengan konsumsi 114 kilogram per kapita per tahun, Kutim harus memenuhi lebih dari 45 ribu ton beras setiap tahun, angka yang tak sejalan dengan kapasitas produksi yang ada saat ini.
Kepala DTPHP Kutim, Dyah Ratnaningrum, menjelaskan bahwa target tersebut mensyaratkan indeks pertanaman dua kali setahun. “IP 200 hanya bisa terjadi kalau ada irigasi teknis. Tanpa air, lahan hanya bisa ditanam sekali,” ujarnya. Dalam konteks ini, air bukan hanya variabel pendukung, tetapi fondasi seluruh strategi produksi.
Sebagian besar wilayah Kutim terdiri dari lahan berbukit dan tadah hujan. Kondisi tersebut membuat perencanaan irigasi membutuhkan investasi besar dan koordinasi lintas sektor.
“Kami tidak bisa sekadar membuka lahan baru. Kami harus memastikan airnya ada,” kata Dyah.
Analisis pemerintah menunjukkan bahwa daerah seperti Kaubun dan Long Mesangat memiliki potensi perluasan sawah, tetapi membutuhkan dukungan alat mesin pertanian, perbaikan jaringan air, serta optimalisasi lahan lama yang selama ini tidak produktif. “Optimalisasi lahan lama sering kali lebih murah dibanding membuka lahan baru,” jelasnya.
Kebijakan peningkatan produksi padi juga menyentuh aspek ketahanan pangan daerah. Selama bertahun-tahun Kutim masih bergantung pada suplai beras dari luar wilayah.
“Ketergantungan ini adalah persoalan struktural yang harus dipecahkan secara bertahap,” ujar Dyah.
Ia menekankan bahwa pemenuhan 10.000 hektare sawah bukan program jangka pendek. Ia memerlukan konsistensi pembangunan irigasi, tata ruang, hingga pendampingan petani.
“Swasembada beras tidak terjadi dalam satu tahun. Tapi langkah-langkah teknis harus dimulai sekarang,” tutupnya. (ADV/Diskominfo Kutim/—)
