KALTIMREPORT.COM, SANGATTA — Ketergantungan penuh Kutai Timur pada pasokan luar daerah menempatkan pemerintah dalam situasi logistik yang rapuh. Setiap gangguan di jalur distribusi entah cuaca buruk, antrian pelabuhan, atau kenaikan biaya angkut dapat langsung dirasakan warga dalam bentuk kenaikan harga atau kelangkaan barang. Untuk mengurangi kerentanan struktural tersebut, Pemerintah Kutim kini menyiapkan kerja sama pasokan formal dengan agen besar dari Surabaya, Sulawesi, dan Samarinda.
Pejabat Fungsional Pengawas Perdagangan Ahli Muda Disperindag Kutim, Achmad Dony Erviady, menjelaskan bahwa selama bertahun-tahun Kutim hanya mengandalkan pola distribusi pasar yang tidak berbasis perjanjian. Akibatnya, daerah tidak memiliki hak atas alokasi tetap ketika terjadi perebutan suplai antarwilayah.
“Karena kita bukan produsen, kita harus punya hubungan dagang yang lebih terstruktur agar tidak kehilangan pasokan pada saat kritis,” ujarnya.
Melalui MoU tersebut, pemasok luar daerah akan menyediakan suplai khusus untuk Kutim. Model ini menciptakan kepastian logistik yang selama ini hilang dari rantai distribusi Kutim.
“Hal ini juga mengurangi ketergantungan pada harga pasar yang mudah berubah. Kalau kita punya kuota yang dijamin, tekanan distribusi bisa ditekan,” kata Dony.
Pendekatan berbasis kerja sama ini dipandang mampu memberikan posisi tawar baru bagi Kutim. Menurut Dony, daerah tidak lagi sekadar konsumen pasif, tetapi bagian dari jaringan pasokan formal dengan mekanisme pengawasan dan pembaruan data stok yang lebih transparan.
“Arah besar kita adalah membangun ketahanan ekonomi Kutai Timur melalui kepastian pasokan. Tanpa itu, pembangunan tidak bisa bergerak stabil,” tuturnya. (ADV/Diskominfo Kutim/–).
