KALTIMREPORT.COM, SANGATTA — Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang terus menguat, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) berupaya memastikan agar masyarakat tidak terdampak oleh potensi tekanan fiskal tahun 2026. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mempererat komunikasi dengan Kementerian Keuangan untuk memetakan risiko sejak dini.
Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, menegaskan bahwa fiskal daerah tidak boleh rapuh di saat kebutuhan layanan dasar justru meningkat. Ia meminta seluruh perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan bergerak aktif menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat.
“Saya minta Sekda dan BPKAD terus menjaga komunikasi dengan Kemenkeu. Bukan hanya melaporkan kondisi Kutim, tapi juga membaca apa yang sedang terjadi di tingkat nasional,” ucapnya.
Ia menekankan bahwa kebijakan fiskal yang tidak sinkron dapat berakibat langsung pada akses warga terhadap layanan publik.
Ardiansyah menjelaskan bahwa kebijakan pusat kerap menyesuaikan diri terhadap dinamika global seperti inflasi dunia, perubahan harga komoditas, dan tekanan geopolitik.
“Kalau nasional sedang menahan belanja atau menyesuaikan transfer akibat ketidakpastian global, daerah harus tahu lebih cepat supaya tidak salah langkah,” katanya.
Ia menyebut analisis Menteri Keuangan Purbaya sebagai salah satu referensi penting bagi daerah dalam membaca arah kebijakan fiskal tahun depan.
Dengan komununikasi yang lebih intens, Kutim berharap dapat menyusun bujet yang lebih protektif terhadap kelompok rentan. Ardiansyah menyatakan bahwa daerah ingin memastikan belanja gaji, jaminan layanan kesehatan, dan program pendidikan tetap berjalan meskipun terjadi koreksi anggaran pusat.
“Tujuan akhir kita bukan hanya menjaga APBD, tapi melindungi masyarakat agar tidak terkena dampak guncangan fiskal,” tegasnya. (ADV/Diskominfo Kutim/—).
