KALTIMREPORT.COM, SANGATTA — Masalah sampah di Kutai Timur kembali disorot setelah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menjelaskan bahwa sebagian besar timbulan sampah warga masih berakhir begitu saja di lingkungan dan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Batota. DLH menegaskan bahwa upaya teknis tidak akan memadai selama perilaku masyarakat dan kualitas layanan publik belum bergerak sejalan.
Kabid Pengelolaan Sampah dan LB3 DLH Kutim, Sugiyo, menjelaskan bahwa lebih dari 228 ton sampah dihasilkan setiap hari, tetapi hanya 27 ton yang benar-benar mendapat pengelolaan memadai. Kondisi ini, menurutnya, tidak hanya soal teknis, tetapi menyangkut keadilan lingkungan bagi warga yang bergantung pada kondisi hunian sehat.
“Kita harus melihat persoalan ini sebagai isu yang berdampak pada keseharian masyarakat. Selama sebagian sampah masih dibuang tanpa kendali, beban terbesarnya justru akan dirasakan mereka yang hidup di sekitar sungai, pemukiman padat, dan kawasan yang akses layanannya terbatas,” ucap Sugiyo.
Setelah pembenahan TPA Batota, DLH mencatat adanya perubahan nyata dari sisi penataan area, penanganan air lindi, dan operasional petugas. Namun pembenahan tersebut tidak serta-merta menjawab persoalan ketimpangan tanggung jawab pengelolaan sampah antara pemerintah dan masyarakat.
“Perbaikan fasilitas memang memberikan harapan baru, tapi tidak boleh menutupi kenyataan bahwa pengelolaan sampah yang adil harus dimulai dari rumah. Masyarakat berhak atas lingkungan yang sehat, dan itu berarti mereka juga perlu terlibat dalam proses yang memberi manfaat bagi semua,” jelasnya lebih jauh.
Instruksi Bupati yang mewajibkan pemilahan sampah, pengurangan plastik sekali pakai, serta penyediaan sarana pemilahan disebut sebagai langkah awal untuk memperbaiki hubungan antara kebutuhan warga dan kualitas layanan publik. DLH juga mengingatkan bahwa target nasional 100 persen sampah terkelola pada 2029 hanya bisa tercapai jika pemerintah desa, sekolah, pelaku usaha, dan warga membangun kebiasaan baru.
“Kalau partisipasi masyarakat tidak menguat, maka mereka yang paling rentan tetap akan menjadi pihak yang paling terdampak. Pengurangan sampah bukan hanya soal kebijakan, tapi tentang memastikan semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk hidup di lingkungan yang layak,” tegas Sugiyo. (ADV/Diskominfo Kutim/—).
