Kaltimreport.com – Di tengah pemangkasan anggaran besar-besaran untuk APBD 2026, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud memastikan program mandatory atau wajib tidak akan tersentuh. Ia menegaskan bahwa sektor pendidikan, sebagai salah satu program wajib, aman dari pemangkasan.
Hasanuddin menyebut pemerintah dan DPRD sepakat bahwa penyesuaian anggaran tidak boleh mengorbankan layanan dasar masyarakat.
“Kalau yang mandatory itu tidak akan dipotong anggarannya,” tegas Hasanuddin.
Menurutnya, prioritas pemerintah tetap pada layanan penting seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar lainnya. Sektor yang terkena dampak adalah program tambahan yang tidak bersifat wajib.
Ia kembali menegaskan bahwa pembahasan anggaran 2026 belum final sehingga semua pihak masih harus menunggu hasil resmi dari proses perhitungan.
“Nah ini lagi dibahas lagi, tapi belum selesai. Makanya saya belum bisa press release, nanti kalau sudah selesai baru nih,” katanya.
Hasanuddin berharap masyarakat dapat memahami bahwa efisiensi anggaran dilakukan untuk menjaga stabilitas fiskal daerah tanpa mengurangi hak-hak dasar warga.
