Kaltimreport.com – Di tengah upaya efisiensi besar yang harus ditempuh Kalimantan Timur pada APBD 2026, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud memastikan bahwa anggaran untuk program mandatori—terutama pendidikan—akan tetap aman dan tidak masuk dalam daftar pemotongan.
Hasanuddin menegaskan bahwa pemerintah provinsi dan DPRD sedang melakukan penataan ulang anggaran secara menyeluruh, namun keputusan ini tidak menyasar sektor wajib yang berkaitan langsung dengan layanan dasar masyarakat.
“Untuk mandatory, anggarannya tetap. Tidak ada pemotongan,” ujarnya menekankan.
Ia menjelaskan bahwa meski berbagai program tambahan harus disesuaikan, pemerintah tetap memberikan prioritas penuh pada pendidikan serta layanan esensial lain yang dinilai sebagai kebutuhan jangka panjang masyarakat.
Sementara itu, sejumlah kegiatan nonmandatori diperkirakan akan mengalami penyesuaian, khususnya program yang bersifat operasional atau bukan layanan dasar. Penyesuaian tersebut dilakukan guna menjaga keseimbangan fiskal di tengah berkurangnya kapasitas anggaran daerah.
Namun, Hasanuddin menegaskan bahwa seluruh keputusan belum bersifat final. Pembahasan APBD 2026 masih berlangsung dan semua hasil resmi akan dipublikasikan setelah keseluruhan proses dirampungkan.
“Masih dalam pembahasan. Karena belum selesai, saya belum bisa menyampaikan secara resmi. Nanti kalau sudah rampung, baru akan diumumkan,” jelasnya.
Ia berharap publik memahami bahwa langkah efisiensi ini penting untuk menjaga kesehatan fiskal daerah, sekaligus memastikan sektor vital seperti pendidikan tetap mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah.
