Kaltimreport.com, Kutai Kartanegara – Isu efektivitas pembangunan daerah kembali mengemuka dalam pertemuan antara wakil rakyat dan masyarakat. Anggota DPRD Kalimantan Timur, Selamat Ari Wibowo, S.Pd, menegaskan perlunya evaluasi serius terhadap pengawasan penggunaan APBD, khususnya pada program pembangunan yang menyentuh kepentingan langsung warga.
Hal tersebut disampaikan Selamat saat berdialog langsung dengan masyarakat di Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Sabtu (13/12/2025). Kegiatan bertajuk Pengawasan Hasil Pembangunan (APBD) ini menjadi ajang pertukaran pandangan antara warga dan legislator terkait kondisi pembangunan di tingkat desa.
Dalam paparannya, Selamat menilai bahwa keberhasilan pembangunan tidak bisa hanya dinilai dari aspek administratif. Menurutnya, laporan keuangan dan angka realisasi anggaran harus sejalan dengan kualitas serta manfaat pembangunan di lapangan.
“Pembangunan dikatakan berhasil jika masyarakat merasakan langsung dampaknya, bukan sekadar tercatat baik dalam laporan,” ungkapnya.
Ia juga mendorong peran aktif masyarakat sebagai mitra pengawas pemerintah. Dengan keterlibatan warga, kata Selamat, potensi penyimpangan dan ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan pembangunan dapat diminimalkan.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan masih ditemukannya sejumlah proyek infrastruktur di wilayah pinggiran yang kurang terawat dan tidak berkelanjutan akibat lemahnya pengawasan sejak awal. Situasi tersebut dinilai dapat menghambat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.
“Tanpa pengawasan yang kuat, pembangunan justru berisiko menjadi beban di kemudian hari,” ujarnya.
Menutup dialog, Selamat menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pembangunan agar tetap berpihak kepada rakyat, terutama di daerah yang selama ini belum mendapatkan perhatian maksimal.
“Saya hadir untuk memastikan suara masyarakat tidak berhenti di forum ini, tetapi benar-benar diperjuangkan dalam kebijakan,” tegasnya.
