Kaltimreport.com, SAMARINDA – Krisis tenaga pendidik yang terjadi di Kota Samarinda dinilai menjadi salah satu persoalan mendasar yang perlu segera mendapat perhatian pemerintah pusat. Kondisi tersebut bahkan disebut berpotensi memengaruhi kualitas pendidikan dan capaian belajar siswa di sekolah.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Passie, mengatakan kebutuhan guru di sejumlah sekolah masih jauh dari terpenuhi. Di tengah tuntutan peningkatan mutu pendidikan, sekolah justru harus berhadapan dengan keterbatasan jumlah tenaga pengajar.
Menurutnya, pemerintah daerah selama ini terus berupaya mencari jalan keluar. Namun, berbagai aturan yang berlaku membuat ruang gerak daerah menjadi terbatas dalam memenuhi kebutuhan guru secara cepat.
“Kami menghadapi kendala yang cukup besar karena banyak hal masih bergantung pada regulasi dari pemerintah pusat,” kata Novan.
Ia mengungkapkan, kekurangan guru di Samarinda saat ini telah mencapai lebih dari 500 orang. Jumlah tersebut diperkirakan meningkat menjadi lebih dari 700 orang hingga penghujung tahun seiring bertambahnya guru yang memasuki masa pensiun dan kebutuhan sekolah yang terus meningkat.
Sementara itu, proses rekrutmen melalui jalur Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) belum mampu menutup kebutuhan yang ada. Dari ratusan tenaga pendidik yang dibutuhkan, formasi yang tersedia dinilai masih sangat terbatas.
“Kebutuhan kita jauh lebih besar dibandingkan jumlah guru yang bisa direkrut melalui jalur CPNS,” ujarnya.
Akibat kondisi tersebut, sejumlah sekolah terpaksa memanfaatkan tenaga pengajar non-ASN atau guru lepas agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan normal. Pembiayaan honor mereka umumnya berasal dari dana BOS maupun BOSDA.
Meski menjadi alternatif sementara, Novan menilai solusi tersebut belum ideal. Selain persoalan kesejahteraan, kualitas dan kompetensi tenaga pengajar juga menjadi tantangan tersendiri karena proses rekrutmen dilakukan untuk menjawab kebutuhan mendesak.
Menurut politisi Golkar itu, persoalan kekurangan guru tidak boleh dipandang sebagai masalah administratif semata. Ia menilai dampaknya bisa berpengaruh langsung terhadap kualitas pembelajaran yang diterima siswa di kelas.
Karena itu, Novan meminta pemerintah pusat tidak hanya fokus pada pelaksanaan program-program pendidikan baru, tetapi juga memperhatikan kebutuhan dasar sekolah yang hingga kini belum terselesaikan.
Ia menambahkan, peningkatan kualitas pendidikan tidak akan tercapai apabila kebutuhan tenaga pengajar masih jauh dari ideal. Ketersediaan guru yang cukup dan berkualitas, kata dia, merupakan fondasi utama dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif.
“Kami berharap ada langkah konkret dari pemerintah pusat agar daerah memiliki solusi yang lebih cepat dan tepat dalam mengatasi kekurangan guru,” tegasnya.
Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi dunia pendidikan saat ini, Novan menilai sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci untuk memastikan kualitas pendidikan tetap terjaga serta mampu menjawab kebutuhan generasi mendatang. Tutupnya. (Adv./DPRD Samarinda Cep).
