Kaltimreport.com – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, meminta para pejabat yang baru dilantik segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja masing-masing dan bergerak cepat menjalankan tugas. Percepatan tersebut dinilai penting agar program pemerintah daerah dapat berjalan optimal, terutama menjelang finalisasi penyusunan anggaran 2027.
Pesan itu disampaikan Aulia setelah pelantikan pejabat manajerial yang meliputi jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas pada Jumat (6/11/2026).
Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor P-0196/BKPSDM/MP.1/800.1.3.3/11/2026 tertanggal 6 November 2026, tercatat sebanyak 38 PNS dilantik untuk mengisi sejumlah posisi strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kukar.
Aulia menegaskan, jabatan yang diberikan bukan sekadar kedudukan struktural, melainkan amanah yang harus diwujudkan melalui kinerja dan pelayanan nyata kepada masyarakat.
“Jangan terlalu lama untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru. Kita harus bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan jabatan yang kita emban saat ini,” tegasnya.
Ia juga meminta proses serah terima jabatan, khususnya untuk pejabat Eselon II dan III, segera dituntaskan pada Senin mendatang. Dengan demikian, tidak ada waktu yang terbuang dalam masa transisi kepemimpinan di masing-masing perangkat daerah.
Menurutnya, percepatan tersebut berkaitan erat dengan agenda penyusunan anggaran tahun 2027. Para pejabat diminta lebih cermat dan peka dalam merancang program agar selaras dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta arah pembangunan Kukar Idaman Terbaik.
Selain mendorong percepatan kinerja, Aulia turut menyoroti hasil survei terbaru yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Kukar berada di angka 64 persen.
Baginya, angka tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bersama untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang masih dirasakan masyarakat, sekaligus memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
Aulia menjelaskan, masyarakat sebenarnya memahami adanya keterbatasan kemampuan keuangan daerah yang berdampak pada pelaksanaan sejumlah program pembangunan. Namun, persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah komunikasi pemerintah dalam menjelaskan kondisi tersebut kepada publik.
“Masyarakat memahami bahwa hari ini terdapat keterbatasan pembiayaan dari pemerintah daerah dalam melaksanakan visi dan misi tersebut. Akan tetapi, yang menjadi perhatian adalah aparatur pemerintah belum menampakkan diri dan belum melakukan komunikasi yang baik terkait kendala-kendala yang kita hadapi,” ungkapnya.
Karena itu, ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) lebih terbuka dalam menyampaikan informasi mengenai program, capaian, maupun tantangan yang dihadapi. Menurutnya, komunikasi yang baik harus ditopang data akurat sehingga masyarakat memperoleh gambaran yang utuh mengenai pekerjaan pemerintah.
Aulia bahkan mendorong setiap OPD memiliki produktivitas publikasi minimal dua berita dalam sepekan pada 2027. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat penyampaian informasi sekaligus membangun citra positif pemerintah daerah.
Ia mengingatkan bahwa media massa merupakan mitra strategis pemerintah dalam menjembatani informasi kepada masyarakat. Karena itu, pejabat dan jajaran perangkat daerah diminta tidak menghindari wartawan, melainkan membangun hubungan komunikasi yang terbuka dan profesional.
“Narasi akan baik kalau kita punya data dengan baik. Saya tidak ingin ada organisasi perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Kukar yang justru menghindari kawan-kawan wartawan,” ujarnya.
Lebih jauh, Aulia menekankan bahwa penilaian masyarakat terhadap pemerintah tidak hanya ditentukan oleh kepala daerah, tetapi juga oleh perilaku dan kinerja seluruh aparatur hingga unit pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Ia berharap para pejabat baru mampu membangun koordinasi, memperkuat kolaborasi, serta menciptakan tim kerja yang solid di lingkungan masing-masing.
“Bangun komunikasi dengan baik, beradaptasi dengan baik, jadikan super team yang baik di lingkungan kerja Bapak-Ibu sekalian. Sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat yang sebesar-besarnya,” pesannya.
Melalui penguatan kepemimpinan dan komunikasi publik tersebut, Pemkab Kukar berharap keterbatasan anggaran tidak menjadi penghalang untuk tetap menghadirkan pelayanan berkualitas. Sebaliknya, kondisi tersebut harus mendorong seluruh perangkat daerah semakin kreatif, responsif, dan bertanggung jawab dalam menjalankan program pembangunan.
Aulia menegaskan, keberhasilan pemerintah daerah pada akhirnya tidak hanya diukur dari banyaknya program yang direncanakan, tetapi juga dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. (ADV)
