Kaltimreport.com – Ramainya pertanyaan publik mengenai keterlambatan pencairan Gas Pool PTH kembali mendapat perhatian dari DPRD Kalimantan Timur. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Makmur HAPK, menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh mengabaikan janji yang sudah disampaikan kepada masyarakat, terlebih terkait program strategis yang menyangkut kepentingan banyak pihak.
Makmur menyampaikan bahwa isu Gas Pool PTH kini menjadi pembahasan luas, baik di lingkungan pemerintah daerah maupun di sektor swasta. Menurutnya, setiap pernyataan yang keluar dari pejabat publik merupakan bentuk komitmen yang selalu diingat masyarakat, sehingga harus dijaga agar tidak menurunkan kepercayaan publik.
“Kalau sudah disampaikan sebagai janji, jangan sekali-kali dianggap sepele. Masyarakat itu tidak pernah lupa,” tegasnya.
Untuk menggambarkan pentingnya konsistensi, Makmur menyinggung program makan bergizi yang dijalankan Presiden Prabowo. Menurutnya, meski menghadapi sejumlah tantangan, pemerintah pusat tetap berupaya merealisasikannya sebagai bentuk tanggung jawab terhadap janji politik.
“Presiden saja tetap menjalankan program makan gratis meski banyak kendala. Itu contoh bahwa komitmen harus ditepati,” ujarnya.
Makmur juga mengingatkan agar para pejabat daerah lebih berhati-hati dalam memberikan janji kepada publik. Selain mempertimbangkan kondisi anggaran, pejabat harus memastikan bahwa janji tersebut realistis dan dapat dipenuhi.
“Saya sendiri sangat berhati-hati dalam mengucapkan sesuatu. Kalau bisa, tanpa janji pun kita wujudkan. Apalagi kalau sudah terlanjur berjanji,” kata Makmur.
Selain isu Gas Pool PTH, ia menekankan bahwa sektor pendidikan seharusnya berada di posisi prioritas utama. Menurutnya, investasi pada pendidikan tidak dapat ditunda karena berkaitan langsung dengan pembangunan kualitas sumber daya manusia.
“Pendidikan itu yang paling penting. Kalau perlu, program lain disesuaikan dulu. Kita bicara masa depan generasi,” tandasnya.
