Kaltimreport.com – Pembangunan sebuah tugu di ruang publik sering kali menarik perhatian masyarakat, baik dari segi estetika maupun anggaran yang digunakan.
Tak jarang, proyek-proyek semacam ini menuai kontroversi, terutama jika hasil akhirnya dianggap tidak sesuai dengan ekspektasi publik. Hal inilah yang terjadi pada Tugu Pesut di simpang Lembuswana, Kota Samarinda.
Keberadaan tugu ini menjadi perbincangan hangat di media sosial, memicu beragam tanggapan dari warga.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda Deni Hakim Anwar, sebelumnya telah menyebut akan memanggil Dinas PUPR selaku pelaksana proyek pembangunan tugu pesut itu. DPRD akan meminta transparansi.
Ketika dikonfirmasi, Deni menyebut akan memanggil DPUPR dalam waktu dekat, sekitar pertengahan bulan Februari ini. Setelah melewati masa reses pada pekan pertama bulan kedua di 2025.
“Paling tidak pekan kedua atau ketiga itu estimasinya. Karena kan pekan pertama kita masih reses, ya,” katanya.
Nantinya rapat bersama pemkot itu tidak hanya menanyakan transparansi anggaran tugu pesut saja. Termasuk juga berbagai proyek pembangunan infrastruktur lainnya di Samarinda.
Hal itu menjadi bentuk pelaksanaan akan fungsi kontrol dari lembaga legislatif alias DPRD kota terhadap penggunaan anggaran daerah untuk pembangunan di Ibu Kota Kaltim.
“Termasuk berkaitan dengan infrastruktur pengendalian banjir dan perencanaan pembangunan 2025-2026 juga nanti akan kita bahas” tambahnya.
Deni ingin memastikan bahwa masyarakat mendapatkan manfaat dari segala jenis kegiatan pemerintah kota. Karena bagaimanapun, kegiatan pemerintah didanai dari anggaran daerah yang bersumber dari masyarakat juga.
“Sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat dari apa yang pemerintah kerjakan. Kita ingin membahas secara menyeluruh,” pungkas Deni.
