Kaltimreport.com – Kebijakan rasionalisasi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat membawa dampak signifikan bagi berbagai sektor, termasuk di tingkat daerah.
Dengan total pemangkasan anggaran mencapai Rp360 triliun, pemerintah daerah harus menyesuaikan kebijakan pengelolaan keuangan agar tetap efektif tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat.
Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, menegaskan bahwa meskipun ada penyesuaian anggaran, sektor-sektor vital seperti kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
Dari berbagai sektor yang terdampak, anggaran terbesar yang mengalami penyesuaian adalah pendidikan dan Alat Tulis Kantor (ATK).
Meski demikian, anggaran yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat bawah tetap dipertahankan efisiensi yang tepat dan benar
“Kalau tidak salah sementara itu, untuk daerah, rasionalisasi anggaran diperkirakan berdampak sekitar Rp50 triliun yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia”. Ujarnya
Helmi Abdullah membahas sektor-sektor vital seperti keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat tidak akan terganggu.
Hal ini dilakukan agar pelayanan publik tetap berjalan optimal dan tidak berdampak pada kebutuhan dasar masyarakat.
Masing-masing komisi di DPRD akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pemantauan terkait gaji upah Gaji petugas kebersihan Kota Samarinda.
“Berdasarkan laporan dari adik-adik pergerakan mahasiswa Islam Indonesia yang masuk”, Ujarnya
langkah-langkah strategis akan diambil bersama dinas terkait.
Terutama dalam penyusunan APBD ke depan. Prinsip utama dalam pembahasan anggaran mendatang adalah memastikan skala prioritas tetap menjadi fokus utama.
