Kaltimreport.com – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Sungai Pinang kembali digelar sebagai forum diskusi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan.
Acara yang berlangsung di Aula Kecamatan Sungai Pinang, ini menjadi ajang untuk menyusun program prioritas pembangunan yang akan direalisasikan pada tahun mendatang.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Anggota DPRD Kota Samarinda Dapil V, Viktor Yuan, menegaskan pentingnya peran legislatif dalam memberikan saran serta melakukan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan daerah.
Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya berfokus pada infrastruktur fisik seperti jalan dan bangunan, tetapi juga harus memastikan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.
“Kita harus melihat apa kebutuhan utama warga, seperti air bersih dan penerangan atau listrik. Jangan sampai ada warga yang kesulitan mendapatkan air hanya karena jumlah rumah di lingkungannya tidak memenuhi syarat tertentu,” kata Viktor Yuan.
Ia menyoroti permasalahan yang sering terjadi di lapangan, di mana akses air bagi beberapa rumah tangga terhambat karena perhitungan teknis yang dianggap tidak layak. Hal ini mengakibatkan biaya pemasangan jaringan menjadi lebih mahal, sehingga membebani warga.
“Mau satu rumah atau dua rumah, mereka tetap punya hak yang sama untuk mendapatkan akses air bersih dan listrik. Pemerintah harus hadir untuk menjamin hal itu, karena ini bagian dari hak dasar masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Viktor menekankan bahwa pemenuhan hak dasar tersebut sejalan dengan visi dan misi Wali Kota Samarinda dalam mewujudkan kota berperadaban.
Ia menilai, proyek-proyek pembangunan seperti Teras Samarinda, peningkatan Pasar Pagi, dan revitalisasi Citra Niaga memang baik untuk kemajuan kota, tetapi pemenuhan kebutuhan mendasar seperti air, listrik, dan pendidikan harus menjadi prioritas utama.
Dalam Musrenbang tersebut, setiap kecamatan menetapkan 10 program prioritas di bidang infrastruktur, 5 program di bidang sosial, dan 5 program di bidang budaya. Namun, karena keterbatasan anggaran, tidak semua usulan masyarakat bisa langsung diakomodasi.
“Karena itulah kami di DPRD menawarkan beberapa jalur alternatif, seperti memasukkan usulan ke dalam pokok pikiran (pokir) anggota dewan atau mengajukan bantuan keuangan agar program bisa tetap berjalan,” jelasnya.
Dengan adanya Musrenbang ini, diharapkan program pembangunan yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Selain itu, keterlibatan semua pihak dalam proses perencanaan diharapkan dapat memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak hanya berorientasi pada infrastruktur semata, tetapi juga menyentuh aspek kesejahteraan masyarakat secara lebih luas dan merata.
