Kaltimreport.com – PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT) merupakan salah satu simpul logistik strategis di Kalimantan Timur (Kaltim) disorot dengan menyusulnya keluhan pelaku usaha soal jalan penghubung kawasan yang rusak parah serta ketimpangan distribusi manfaat ekonomi.
Kerusakan infrastruktur jalan menuju kawasan KKT dinilai menghambat mobilitas barang dan jasa, merugikan pelaku usaha, sekaligus menimbulkan pertanyaan soal komitmen pemerintah dalam memperkuat sistem logistik menghadapi hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN).
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Firnadi Ikhsan, menyebut pihaknya akan segera mendorong koordinasi lintas instansi agar jalan nasional itu bisa segera diperbaiki. Ia menegaskan bahwa kondisi jalan yang rusak berat tidak bisa dibiarkan terus berlangsung.
“Jalan ini statusnya milik nasional, jadi kami akan bantu dorong koordinasi dengan Balai Jalan agar bisa segera diperbaiki,” ujar Firnadi.
Selain infrastruktur, Firnadi juga menyoroti rendahnya keterlibatan tenaga kerja lokal dalam operasional KKT. Ia meminta manajemen perusahaan agar tidak hanya fokus pada penguatan operasional, tetapi juga membuka ruang bagi SDM lokal dan meningkatkan kapasitas mereka melalui pelatihan berbasis teknologi.
“SDM lokal perlu diberi ruang untuk berkembang. Jangan hanya dioperasionalkan, tapi dibekali juga dengan sistem kerja dan teknologi yang mutakhir agar mereka punya daya saing,” tegasnya.
Meski begitu, Firnadi tetap mengapresiasi kontribusi KKT terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perusahaan ini merupakan hasil kerja sama antara Perusda Melati Bhakti Satya (MBS) dan Pelindo, dan dinilai memiliki potensi besar sebagai pilar logistik regional di Kaltim.
“Kami lihat ada perkembangan signifikan. Jika ke depan dilengkapi dengan fasilitas gudang dan sistem pendukung lainnya, daya saing logistik kita bisa jauh meningkat,” katanya.
Berangkat dari itu, DPRD Kaltim melalui Komisi II, menyatakan komitmennya untuk terus mengawal kinerja BUMD dan mitra swastanya agar lebih transparan dan berpihak pada kepentingan masyarakat daerah. Bagi Firnadi, orientasi bisnis perusahaan daerah tidak cukup jika hanya berfokus pada pendapatan.
“Pengelolaan aset daerah harus berdampak luas. Bukan cuma soal pemasukan PAD, tapi bagaimana keberadaan perusahaan ini juga membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi lokal,” pungkasnya.
