KALTIMREPORT.COM, SANGATTA — Tekanan ekonomi global yang bergerak tidak menentu membuat pemerintah daerah harus mengubah cara membaca dan mengelola anggaran. Di Kutai Timur (Kutim), respons tersebut ditempuh melalui koordinasi intensif antara Bupati Ardiansyah Sulaiman dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Langkah ini bukan sekadar reaksi situasional, melainkan penyesuaian struktural agar APBD 2026 tetap berjalan dalam koridor kehati-hatian fiskal.
Ardiansyah menegaskan bahwa ruang fiskal Kutim tidak bisa berdiri sendiri karena 70–80 persen APBD daerah masih bergantung pada transfer pusat. Setiap perubahan kebijakan fiskal nasional, baik pagu transfer, batas defisit, maupun proyeksi pertumbuhan, akan langsung berdampak pada kemampuan belanja daerah.
“Itu sebabnya koordinasi dilakukan sejak awal. Kami ingin memastikan perencanaan daerah sesuai arah kebijakan fiskal nasional,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa koordinasi tersebut mencakup tiga area: evaluasi pendapatan, proyeksi belanja prioritas, dan penyesuaian struktur fiskal daerah agar tidak rentan terhadap tekanan global. Menurutnya, pendekatan seperti ini tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas APBD jangka pendek, tetapi membangun kerangka fiskal jangka panjang yang lebih tahan gejolak.
“Kami tidak sekadar merespons, tetapi membangun fondasi agar fiskal Kutim lebih tahan terhadap perubahan global,” katanya.
Koordinasi serupa, jelas Ardiansyah, juga dilakukan oleh banyak daerah lain yang menghadapi tekanan ekonomi yang sama. Ia menyebut bahwa pertemuan kepala daerah dengan Kemenkeu kini lebih sering membahas ketahanan fiskal daerah dan konsolidasi belanja prioritas.
“Ini bukan hanya soal Kutim, tetapi dinamika nasional yang harus dipetakan bersama,” ucapnya.
Bupati memprediksi bahwa tekanan global pada tahun mendatang masih akan terasa, meskipun tidak setinggi tahun ini. Namun ia menilai optimisme harus dikendalikan dengan kebijakan fiskal yang disiplin.
“Proyeksi tahun depan relatif lebih baik, tapi kami tetap menjaga konsistensi kebijakan anggaran agar tidak terjadi guncangan yang tidak perlu,” tambahnya.
Ia menutup dengan penjelasan bahwa faktor paling menentukan dalam menghadapi situasi ekonomi adalah ketenangan kebijakan.
“Stabilitas tidak datang dari langkah agresif, tapi dari arah kebijakan yang solid dan dipatuhi. Itu yang membuat daerah tetap bertahan,” beber Ardiansyah. (ADV/Diskominfo Kutim/—).
