Kaltimreport.com – Menyikapi kebijakan pemangkasan Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai lebih dari 73 persen, Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa pemerintah daerah sudah mulai melakukan berbagai penyesuaian, termasuk mengurangi kegiatan yang biasanya digelar di hotel.
Ia menjelaskan bahwa langkah efisiensi tersebut tidak berarti seluruh aktivitas di luar kantor harus dihentikan. Pemerintah tetap perlu menjaga standar pelayanan, terutama ketika menerima tamu resmi atau rombongan dari daerah lain.
“Pengurangan itu bukan berarti meniadakan. Untuk kegiatan internal dipersempit, tapi untuk tamu atau kunjungan dari luar tentu tetap harus difasilitasi,” terang Hasanuddin.
Menurutnya, perubahan pola kerja mulai terlihat dari kebiasaan rapat pemerintahan yang kini lebih sering dipusatkan di kantor gubernur. Kondisi ini dinilai sebagai penyesuaian yang wajar ketika kemampuan fiskal sedang tertekan.
“Kalau sekarang banyak rapat dilakukan langsung di Kantor Gubernur, itu bagian dari efisiensi,” ujarnya.
Hasanuddin juga meluruskan bahwa DPRD tetap menjalankan tugas pengawasan, termasuk kunjungan lapangan di wilayah Kaltim, karena kegiatan tersebut merupakan bagian penting dari fungsi legislatif. Ia menegaskan bahwa efisiensi tidak boleh sampai mematikan aktivitas yang menyangkut pelayanan masyarakat dan pengawasan pembangunan.
Lebih jauh, ia meminta publik memahami bahwa pengetatan anggaran adalah langkah realistis di tengah menurunnya pendapatan daerah. Pemerintah, katanya, harus cermat menempatkan prioritas agar pelaksanaan program tidak terganggu.
“Kita berharap masyarakat bisa mengerti bahwa efisiensi ini perlu dilakukan supaya pelayanan tetap berjalan,” pungkasnya.
