Kaltimreport.com – DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), menyoroti rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari aset daerah dan alur Sungai Mahakam, meski jalur tersebut setiap hari dilintasi komoditas bernilai triliunan rupiah.
Menurut Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis , potensi ekonomi Sungai Mahakam yang panjang dan strategis belum memberikan manfaat maksimal bagi daerah. Sebagian besar pengelolaan sungai masih berada di tangan swasta dan kewenangan pusat, sehingga pemerintah provinsi belum mendapatkan kontribusi optimal dari aktivitas lalu lintas kapal dan komoditas.
“PAD kita memang terlihat tinggi dibanding daerah lain, tapi menurut saya belum efektif. Aset dan BUMD masih belum optimal. Sungai Mahakam ini tiap hari dilewati komoditas triliunan, tapi kontribusinya ke Kaltim belum sebanding,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pengelolaan alur Sungai Mahakam seharusnya dapat meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan karena intensitas aktivitas kapal yang tinggi. Namun, minimnya peran daerah dan koordinasi antarinstansi membuat potensi itu tidak termanfaatkan secara maksimal.
“Harusnya dengan potensi sebesar ini, masyarakat bisa menikmati pendidikan gratis, layanan kesehatan gratis, hingga infrastruktur tanpa kekurangan. Kita punya aset luar biasa, tapi banyak yang masih dikelola swasta,” tegasnya.
Demi meningkatkan kontribusi PAD, DPRD Kaltim bersama Komisi II telah menggelar rapat dengan KSOP, Pelindo, MBS, dan pihak terkait lainnya. Rapat tersebut bertujuan mendorong optimalisasi pengelolaan Sungai Mahakam, termasuk penataan kewenangan, tata kelola, dan mekanisme pendapatan yang lebih berpihak pada daerah.
“Kita sudah minta semua pihak yang punya kewenangan di alur Sungai Mahakam agar memaksimalkan potensi itu. Pendapatan Kaltim harus bisa lebih besar dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” jelasnya.
Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis, berharap optimalisasi PAD dari sungai dan aset daerah dapat memperkuat kemampuan fiskal daerah, serta mendukung berbagai program layanan publik yang membutuhkan pembiayaan besar. Upaya ini disebut sebagai salah satu fokus strategis dalam menghadapi tahun anggaran 2026.
