Kaltimreport.com – Mekanisme seleksi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kaltim kembali menuai kritik. Sejumlah pihak menyoroti minimnya keterbukaan panitia terkait hasil Computer Assisted Test (CAT) dan psikotes, yang dinilai menimbulkan tanda tanya besar di kalangan peserta maupun anggota dewan.
Tak hanya itu, dinamika antarkomisi serta perbedaan sikap fraksi turut membuat proses seleksi ini dianggap jauh dari ideal. Beberapa anggota DPRD menilai bahwa tahapan yang semestinya terbuka justru terlihat tertutup.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat resmi ke pimpinan DPRD, seluruh fraksi, serta ketua komisi terkait untuk meminta klarifikasi secara menyeluruh.
“Kami sudah bersurat ke pimpinan, ke fraksi-fraksi, dan ke ketua-ketua komisi. Sekarang kami menunggu bagaimana tanggapan mereka,” ujarnya belum lama ini.
Ia menyoroti adanya tahapan seleksi yang seolah tidak melibatkan Komisi I, yang selama ini memiliki peran dalam pengawasan proses tersebut.
“Dalam pemilihan KPID ini, saya melihat keberadaan Ketua Komisi I justru seperti diabaikan. Kalau itu terjadi, tentu ada sesuatu yang tidak beres. Transparansi jelas dipertanyakan,” tegas Damayanti.
Lebih jauh, ia juga mempertanyakan absennya para komisioner sebelumnya dalam daftar hasil seleksi terbaru.
“Biasanya yang sudah berpengalaman di situ pasti lebih memahami tugasnya. Paling tidak masuk 10 besar. Secara logika begitu,” tambahnya.
Damayanti menegaskan bahwa DPRD membutuhkan penjelasan resmi agar proses seleksi KPID benar-benar berjalan sesuai ketentuan, sekaligus menghindari munculnya dugaan penyimpangan atau praktik tidak transparan.
