Kaltimreport.com, Tanah Grogot – Demokrasi yang sehat tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan masyarakat. Pesan tersebut mengemuka dalam kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah ke-1.yang digelar Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Abdurahman KA, S.M, pada Jumat, 23 Januari 2026, di Perum Korpri Tapis RT 05, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser.
Dengan mengangkat tema “Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Demokratis”, kegiatan ini menjadi ruang dialog antara wakil rakyat dan masyarakat. Warga hadir dan terlibat aktif menyampaikan pandangan serta aspirasi terkait peran mereka dalam mengawasi jalannya pemerintahan daerah.
Dalam pemaparannya, Abdurahman menegaskan bahwa demokrasi tidak hanya berhenti pada proses pemilihan umum. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam mengawal kebijakan dan pembangunan daerah merupakan bagian penting dari praktik demokrasi yang sesungguhnya.
“Demokrasi akan berjalan baik jika masyarakat berani bersuara dan ikut mengawasi kebijakan publik,” ujarnya.
Narasumber pertama, Jauhari, S.Pd., M.Pd, menjelaskan bahwa partisipasi publik adalah fondasi utama demokrasi. Ia menyebutkan bahwa kualitas demokrasi dapat diukur dari sejauh mana masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan.
Ia juga menilai forum-forum diskusi publik seperti kegiatan penguatan demokrasi memiliki peran strategis dalam meningkatkan pemahaman politik masyarakat. Semakin tinggi kesadaran warga, semakin besar peluang terciptanya pemerintahan yang adil dan transparan.
Sementara itu, narasumber kedua, Zulfikar Yusliskatin, S.H.I, menyoroti pentingnya sinergi antara masyarakat dan wakil rakyat. Ia menekankan bahwa masyarakat harus ditempatkan sebagai mitra aktif, bukan sekadar penerima kebijakan.
“Kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah menjadi kunci agar kebijakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan rakyat,” jelasnya.
Diskusi yang dipandu oleh Moderator Hana Zainab Afra berlangsung interaktif. Sejumlah peserta terlihat antusias mengajukan pertanyaan dan menyampaikan masukan terkait tata kelola pemerintahan serta praktik demokrasi di tingkat daerah.
Melalui kegiatan ini, diharapkan partisipasi politik masyarakat Kabupaten Paser semakin meningkat, sehingga mampu mendorong terwujudnya pemerintahan daerah yang terbuka, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan publik.
