Kaltimreport.com – Upaya memperluas kesempatan kerja di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tak hanya diarahkan untuk menyiapkan masyarakat menjadi pekerja. Pemerintah daerah juga mulai mendorong warga agar mampu menciptakan usaha sendiri melalui program Tenaga Kerja Mandiri (TKM).
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kukar, Dendy Irwan Fahriza, mengatakan program tersebut saat ini menyasar sektor informal. Masyarakat tidak hanya diberi pelatihan, tetapi juga dibekali sarana usaha sesuai bidang yang ditekuni.
“Fokus kami saat ini adalah menciptakan wirausaha mandiri. Peserta kami bekali keterampilan melalui pelatihan selama lima hari, kemudian diberikan sarana usaha sesuai dengan bidangnya,” katanya, Selasa (6/10/2026).
Sejumlah kelompok binaan telah mendapatkan intervensi program tersebut. Di Muara Wis, misalnya, masyarakat diarahkan mengembangkan keterampilan di bidang perbengkelan sepeda motor. Sementara di Sembamban, pelatihan menyasar keterampilan pertukangan mebel.
Program kemudian akan diperluas ke sejumlah wilayah lain, yakni Kecamatan Loa Kulu, Sebulu, dan Tenggarong.
Menurut Dendy, pemberian pelatihan dan peralatan usaha bukanlah akhir dari program. Pemerintah ingin memastikan bantuan yang diberikan benar-benar berkembang menjadi aktivitas ekonomi yang berkelanjutan.
Karena itu, monitoring dan evaluasi akan dilakukan pada bulan ketiga atau keempat setelah program berjalan. Tahap ini menjadi penting untuk melihat sejauh mana usaha kelompok binaan berkembang sekaligus mengetahui kendala yang mereka hadapi.
“Program ini harus dikawal. Jangan sampai hanya berhenti pada output, tetapi harus ada dampaknya. Pada bulan ketiga atau keempat kami akan melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan keberlanjutannya,” ujarnya.
Jika dalam proses pengembangan usaha kelompok binaan menghadapi persoalan permodalan, pemerintah juga menyiapkan jalur lanjutan melalui Kredit Kukar Idaman Terbaik.
Dengan skema tersebut, kelompok yang dinilai memiliki potensi untuk berkembang tetapi masih terkendala modal dapat diarahkan mengakses pembiayaan guna memperkuat usahanya.
Dendy menegaskan, peserta program berasal dari masyarakat lokal. Sasaran utamanya adalah tenaga kerja setempat yang memiliki kemauan untuk membangun usaha secara mandiri.
Pendekatan ini sekaligus menjadi pembeda dengan intervensi pemerintah pada sektor formal. Sebelumnya, melalui program Joper, sebanyak 305 peserta disiapkan untuk masuk ke dunia kerja formal dengan mempertemukan kebutuhan tenaga kerja dan pemberi kerja.
“Kalau yang sebelumnya kami siapkan untuk sektor formal, arahnya menjadi employer atau karyawan. Kalau program ini berbeda, kami menyiapkan owner, yaitu masyarakat yang bisa memiliki dan menjalankan usaha secara mandiri,” jelas Dendy.
Dengan pola tersebut, program perluasan kesempatan kerja diharapkan tidak hanya menambah jumlah orang yang bekerja, tetapi juga menumbuhkan lebih banyak pelaku usaha lokal yang mampu menggerakkan ekonomi dari lingkungannya sendiri. (ADV)
