Kaltimreport.com – Tidak semua partai politik mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Bantuan tersebut hanya diberikan kepada partai yang memperoleh alokasi kursi di DPRD, dengan besaran berdasarkan perolehan suara pada Pemilu 2024.
Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar, Rinda Desianti, menyebut terdapat tujuh partai penerima bantuan keuangan dengan total anggaran lebih dari Rp3 miliar. Ketujuhnya yakni PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, PAN, NasDem, PKB, dan PKS.
“Partai yang mendapatkan bantuan keuangan itu khusus yang memperoleh alokasi kursi di DPRD. Kalau tidak mendapatkan kursi, tentu tidak bisa menerima bantuan karena sudah diatur dalam regulasi,” ujarnya, Kamis (5/11/2026).
Rinda menjelaskan, pemerintah menggunakan hasil rekapitulasi suara yang ditetapkan melalui berita acara KPU sebagai dasar perhitungan. Nilai bantuan ditetapkan sebesar Rp8.000 per suara dan dituangkan dalam surat keputusan setiap tahun untuk periode 2024–2029.
Selain memenuhi persyaratan penerima, partai politik juga harus menggunakan bantuan sesuai ketentuan. Minimal 60 persen dana dialokasikan untuk pendidikan politik, sedangkan sisanya dapat digunakan untuk kebutuhan operasional kesekretariatan.
Kesbangpol Kukar akan melakukan monitoring terhadap tujuh partai tersebut menjelang akhir tahun. Kegiatan ini bertujuan melihat kesiapan laporan pertanggungjawaban sekaligus membantu pengurus partai apabila menghadapi kendala administrasi.
Rinda menegaskan monitoring bukan pemeriksaan, karena proses pemeriksaan penggunaan dana bantuan menjadi kewenangan BPK. Laporan pertanggungjawaban, termasuk dokumen SPGN, ditargetkan diserahkan paling lambat Januari.
Dengan pengelolaan yang transparan dan sesuai aturan, bantuan keuangan tersebut diharapkan dapat mendukung pendidikan politik masyarakat serta memperkuat kualitas demokrasi di Kukar.(adv)
