Kaltimreport.com – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus mengupayakan pengelolaan anggaran daerah agar tetap berpihak pada kebutuhan masyarakat di tengah kondisi realisasi pendanaan yang belum optimal. Pemenuhan hak masyarakat, belanja wajib dan mengikat, serta program prioritas kepala daerah menjadi perhatian dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran tahun ini.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, menjelaskan bahwa sumber pendanaan daerah berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun, realisasi anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat saat ini masih berada di bawah 60 persen.
Menurutnya, kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk terus melakukan koordinasi dan mempercepat penyerapan anggaran. Upaya itu turut dilakukan Bupati Kukar bersama Wakil Bupati, jajaran kepala perangkat daerah, serta DPRD.
Sunggono menyebutkan, terdapat sejumlah aspek yang menjadi perhatian dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran. Salah satunya memastikan hak-hak masyarakat, khususnya mereka yang selama ini turut mendukung pelayanan di lingkungan masyarakat, tetap terpenuhi.
“Ses uai arahan Bapak Bupati, kami diminta memastikan seluruh hak masyarakat tetap terpenuhi. Jangan sampai insentif bagi kader posyandu, RT, maupun petugas Puskesos tidak terbayarkan,” ujarnya.
Ia menegaskan, keberadaan tenaga pendukung tersebut memiliki peran dalam membantu pemerintah menjalankan pelayanan hingga tingkat masyarakat. Karena itu, pemenuhan hak mereka harus tetap diperhatikan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Prioritas berikutnya adalah pemenuhan belanja wajib dan mengikat. Komponen ini mencakup pembayaran gaji serta berbagai kegiatan yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
“Belanja wajib dan mengikat, seperti pembayaran gaji serta kegiatan yang berhubungan dengan Standar Pelayanan Minimal, harus menjadi perhatian. Ini merupakan amanat pemerintah pusat yang wajib kita penuhi,” jelas Sunggono.
Di luar kebutuhan tersebut, pemerintah daerah juga tetap mengarahkan dukungan anggaran untuk merealisasikan visi dan misi kepala daerah. Dengan demikian, program pembangunan yang telah direncanakan diharapkan tetap berjalan seiring dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
“Anggaran yang berkaitan dengan pencapaian visi dan misi kepala daerah juga menjadi salah satu prioritas utama,” tegasnya.
Sunggono menambahkan, pemerintah daerah terus berupaya menjaga agar seluruh kebutuhan prioritas dapat diakomodasi dengan mempertimbangkan ketentuan serta kapasitas keuangan daerah. (ADV)
