Kaltimreport.com – Pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) yang mencapai lebih dari 70 persen terus menjadi sorotan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyampaikan bahwa Gubernur Kaltim telah memanfaatkan posisinya sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) untuk memperjuangkan porsi DBH yang lebih proporsional bagi daerah penghasil.
Hasanuddin menjelaskan bahwa melalui APPSI, gubernur memiliki ruang negosiasi yang lebih kuat untuk menyampaikan keberatan terhadap kebijakan pemangkasan dana tersebut. Ia menilai forum itu menjadi wadah strategis untuk memperjuangkan kepentingan fiskal daerah.
“Dengan menjabat sebagai Ketua APPSI, Pak Gubernur punya kesempatan menyuarakan aspirasi seluruh provinsi, termasuk Kaltim, agar pemotongan DBH tidak terlalu besar,” ujarnya.
Meski demikian, Hasanuddin mengakui bahwa langkah itu belum sepenuhnya membuahkan perubahan yang signifikan. Pemangkasan yang besar masih terasa dan berdampak pada ruang fiskal daerah.
“Namun faktanya, potongannya tetap besar dan sampai sekarang belum terlihat hasil yang nyata,” tambahnya.
Meski belum memberikan hasil optimal, ia menilai upaya tersebut tetap krusial sebagai bentuk dorongan agar pemerintah pusat memperhatikan kembali hak daerah penghasil sumber daya alam. Ia menegaskan bahwa isu DBH bukan hanya soal nominal, tetapi juga soal keadilan bagi daerah penyumbang utama pendapatan negara.
Hasanuddin juga menyebut bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi penting untuk memperkuat posisi tawar Kaltim di tingkat nasional. Melalui jalur politik maupun administratif, keduanya terus melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat.
Ia memastikan bahwa perjuangan ini tidak akan berhenti, mengingat beban keuangan daerah masih cukup berat akibat pemotongan tersebut. “Advokasi tetap berjalan. Kita berharap ada perbaikan ke depan,” tutupnya.
