Kaltimreport.com – Aspirasi masyarakat yang menolak kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dinilai sebagai dukungan positif bagi perjuangan pemerintah daerah. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menyebut suara publik memperkuat posisi Kaltim dalam menyampaikan keberatan kepada pemerintah pusat.
Firnadi menjelaskan bahwa Gubernur Kaltim sudah lebih dulu menyuarakan penolakan langsung kepada kementerian terkait. Ketika masyarakat kini ikut bergerak menyampaikan keberatan, ia menilai hal itu memberi tekanan moral tambahan kepada pusat.
“Ada dukungan aspirasi dari masyarakat yang menyuarakan keberatannya… Dan sekarang ketika masyarakat ikut bergerak menyuarakan hal yang sama, saya kira itu hal yang positif,” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa DPR RI juga memberikan respons positif terhadap gerakan publik yang menolak kebijakan tersebut, mengingat besarnya dampak terhadap fiskal dan pembangunan daerah.
“Saya dengar bahwa DPR menyambut positif dukungan masyarakat yang menyuarakan keberatan atas pengurangan TKD. Karena memang kita melihat dampaknya ke depan akan mengalami perlambatan pembangunan,” jelasnya.
Firnadi menegaskan bahwa dukungan publik menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat memahami risiko pemotongan TKD bagi masa depan Kaltim. Menurutnya, komunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah perlu saling memperkuat.
“Harapannya ya semua berjalan sesuai koridor-koridor yang ada, tetap tertib, tetap menghormati aturan, dan tujuannya tetap untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
