Kaltimreport.com – Perbincangan mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Timur kembali mencuat. Walaupun Kaltim tercatat sebagai salah satu provinsi dengan PAD terbesar di Indonesia, banyak pihak menilai bahwa angka tersebut belum sepenuhnya sebanding dengan besarnya potensi ekonomi yang dimiliki daerah ini.
Salah satu sektor yang dinilai belum tergarap optimal adalah pemanfaatan aset daerah dan aktivitas ekonomi di alur Sungai Mahakam—jalur penting yang setiap hari dilintasi berbagai komoditas bernilai tinggi.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menegaskan bahwa peningkatan PAD harus menjadi prioritas utama pemerintah provinsi.
“PAD kita memang terlihat besar dibanding provinsi lain, tetapi sebenarnya masih jauh dari potensi maksimal,” ujarnya.
Ananda memberi perhatian khusus pada Sungai Mahakam, yang disebutnya sebagai salah satu aset paling strategis. Menurutnya, arus keluar-masuk komoditas melalui sungai tersebut mencapai nilai triliunan rupiah, namun kontribusinya terhadap PAD belum mencerminkan volume aktivitas yang terjadi.
“Kita punya aset besar seperti Sungai Mahakam. Komoditas lalu-lalang setiap hari, nilainya triliunan. Pertanyaannya, apa yang diterima Kaltim dari aktivitas itu?” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa sebagian besar pengelolaan alur sungai masih berada di bawah kewenangan pemerintah pusat maupun pihak swasta. Meski begitu, pemerintah provinsi disebut tetap memiliki ruang untuk memperbesar porsi penerimaan daerah.
“Banyak yang dikelola swasta. Itu sebabnya kita harus mencari cara agar provinsi juga mendapatkan manfaat lebih besar,” ujarnya.
DPRD Kaltim juga telah menggelar rapat bersama sejumlah instansi seperti KSOP, Pelindo, BWS, MBS, serta Komisi II untuk membahas langkah-langkah pemaksimalan potensi Sungai Mahakam sebagai sumber PAD.
“Kami mendorong semua pihak terkait agar pemanfaatan alur Mahakam bisa lebih optimal. Potensinya sangat besar,” kata Ananda.
Ia menambahkan, jika PAD dapat ditingkatkan secara signifikan, maka berbagai layanan publik bisa lebih ditingkatkan kualitasnya.
“Kalau PAD optimal, sekolah bisa gratis, layanan kesehatan lebih baik, dan infrastruktur tidak tertinggal. Potensi kita luar biasa,” tutupnya.
