Kaltimreport.com – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus mendorong pemerataan akses listrik hingga ke wilayah terpencil. Saat ini, seluruh 193 desa dan 44 kelurahan di Kukar telah mendapatkan akses listrik, baik melalui jaringan PLN maupun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, mengatakan pemerataan listrik tersebut menjadi salah satu perhatian pemerintah, khususnya bagi desa-desa yang berada di wilayah remote area.
“Untuk pembangunan listrik desa, 193 desa dan 44 kelurahan itu sudah terpenuhi semua. Baik yang dialiri listrik PLN maupun yang kita intervensi melalui pembangkit listrik tenaga surya,” jelasnya, Senin (28/9/2026).
Menurutnya, terdapat sejumlah desa yang pemenuhan kebutuhan listriknya masih mengandalkan PLTS. Saat ini, Pemkab Kukar telah membangun PLTS di sembilan desa.
Namun, kapasitas pembangkit yang tersedia belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Salah satunya PLTS komunal yang berada di Desa Sepatin, Kecamatan Anggana.
“Yang kita bangun memang belum maksimal. Tenaga yang diproduksi oleh tenaga surya itu masih kurang. Ini tentu akan kita rencanakan untuk meningkatkan kapasitas dayanya,” jelasnya.
Arianto menyebut peningkatan kapasitas tersebut membutuhkan dukungan dan kolaborasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Terlebih, keterbatasan anggaran daerah membuat pembangunan PLTS dilakukan secara bertahap.
Ia mengatakan, usulan peningkatan kapasitas PLTS di sembilan desa tersebut telah disampaikan dalam koordinasi di tingkat pemerintah pusat.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri bersama Gubernur Kalimantan Timur turut mendengarkan paparan mengenai perencanaan pembangunan kelistrikan di berbagai wilayah, termasuk Kalimantan Timur.
“Pak Bupati mengusulkan desa-desa kita yang saat ini listriknya dipenuhi dengan tenaga surya dan masih kurang, mudah-mudahan nanti di tahun 2027 bisa ditambah kapasitasnya,” ujarnya.
Arianto berharap rencana tersebut dapat masuk dalam dukungan anggaran 2027 sehingga kapasitas listrik yang tersedia dapat ditingkatkan dan kebutuhan masyarakat di wilayah terpencil semakin terpenuhi.
“Ini sudah rampung semua, tinggal kita berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat bagaimana mereka bisa membantu kita untuk memaksimalkan daya yang sudah ada,” pungkasnya. (ADV)
