Kaltimreport.com – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menyoroti peluang besar bagi petani lokal untuk berkontribusi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini tengah berjalan di berbagai sekolah di wilayah Kaltim. Ia menilai program tersebut tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi pelajar, tetapi juga memiliki efek positif terhadap perekonomian masyarakat, khususnya sektor pertanian.
Program MBG telah diterapkan di sejumlah sekolah, mulai dari jenjang TK hingga SMA/SMK yang tersebar di Samarinda, Balikpapan, hingga Kutai Kartanegara. Ananda menyebut bahwa keterlibatan petani lokal dalam penyediaan bahan pangan bagi dapur MBG harus diperkuat agar manfaat program ini dapat dirasakan secara menyeluruh.
“Saat kami turun langsung melihat aktivitas di dapur MBG dan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), kami menemukan bahwa program ini telah menciptakan banyak lapangan pekerjaan di daerah. Ini bukti bahwa efek ekonomi program juga sangat nyata,” ujar Ananda.
Ia mengisahkan pengalamannya saat meninjau dapur produksi milik salah satu pelaku usaha di Kutai Kartanegara yang setiap harinya menyuplai makanan bergizi untuk sekitar 3.500 siswa. Dari kunjungan tersebut, Ananda melihat langsung bagaimana petani lokal menjadi pemasok utama bahan pangan, dan bahkan permintaan mereka meningkat seiring berkembangnya program.
“Dapur-dapur penyedia MBG ini bergantung pada pasokan dari petani sekitar. Ini peluang besar untuk meningkatkan produksi dan pendapatan petani. Maka, peran mereka sangat penting untuk kesuksesan program ini,” jelasnya.
Namun, Ananda juga mengakui bahwa para petani lokal masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal permodalan dan akses teknologi. Untuk itu, ia mendorong agar pemerintah daerah bisa memberikan dukungan melalui skema pembiayaan yang mudah diakses, agar petani dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil produksinya.
Ia menambahkan bahwa kesuksesan program MBG harus diiringi dengan pengawasan yang ketat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Menurutnya, kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) sangat penting untuk menjamin efektivitas program secara menyeluruh.
“Dinas Kesehatan harus terlibat dalam memastikan kandungan gizi makanan, Dinas Pendidikan sebagai pihak pelaksana di sekolah, dan Dinas Pertanian tentu memiliki peran penting dalam mendukung swasembada pangan sejalan dengan program nasional yang digagas Presiden terpilih, Pak Prabowo,” pungkas.
