Kaltimreport.com – Kritik tajam dilontarkan DPRD Kalimantan Timur terhadap metode tambal sulam yang masih digunakan dalam proyek perbaikan jalan nasional. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menyebut pendekatan tersebut tidak hanya tidak efektif, tapi juga merugikan masyarakat di wilayah pedalaman.
Ekti, yang berasal dari daerah pemilihan Kutai Barat dan Mahakam Ulu, menyoroti kondisi jalan nasional khususnya di ruas vital Barong Tongkok-Mentiwan. Menurutnya, perbaikan jalan selama ini hanya bersifat parsial dan tidak menyentuh akar persoalan.
“Kondisinya tidak pernah benar-benar pulih. Diperbaiki sebentar, rusak lagi. Ini karena perbaikannya setengah hati dan tidak menyeluruh,” ujar Ekti, Rabu (21/5/2025).
Ia menegaskan bahwa pola tambal sulam tidak memberikan dampak jangka panjang. Perbaikan hanya dilakukan pada titik-titik tertentu yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), tanpa mempertimbangkan kondisi riil dan kebutuhan masyarakat.
Sebagai solusi, Ekti mendorong agar proyek jalan nasional ini ditangani melalui skema kontrak multiyears. Menurutnya, pendekatan tersebut memungkinkan perencanaan yang lebih matang dan pelaksanaan bertahap yang berkelanjutan, dibandingkan hanya bergantung pada anggaran tahunan yang kerap terbatas.
Ia mengungkapkan bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan dana sekitar Rp900 miliar untuk penanganan ruas Barong Tongkok-Mentiwan, yang akan dimulai pertengahan 2025 hingga 2027.
“Ruas ini satu-satunya penghubung antara Kutai Barat dan Mahakam Ulu. Tanpa jalan nasional ini, warga tidak punya akses lain untuk mobilitas maupun distribusi logistik,” jelasnya.
Selain ruas utama Barong Tongkok–Mentiwan, Ekti juga menyebut beberapa titik lain yang perlu perhatian, seperti Simpang Blusu, Simpang Damai, SP1-Muara Gusi, dan Muara Gusi-Simpang Kalteng. Namun ia menegaskan bahwa prioritas utama tetap pada jalur penghubung utama di pedalaman.
Komitmen untuk mengawal pembangunan jalan ini ditegaskan Ekti. Ia berjanji akan terus mendorong pemerintah pusat agar memberikan perhatian lebih terhadap infrastruktur dasar di wilayah tertinggal.
“Ini soal keadilan pembangunan. Masyarakat pedalaman tidak boleh terus dibiarkan tertinggal hanya karena akses jalan yang tidak layak,” pungkasnya.
