Kaltimreport.com – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Fadly Himawan, mengingatkan pemerintah untuk tidak gegabah dalam merealisasikan pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia menekankan bahwa langkah ini memerlukan pendekatan menyeluruh agar tidak hanya menguntungkan pusat, tapi juga membawa dampak positif bagi wilayah sekitarnya.
Fadly menilai bahwa proyek IKN tidak seharusnya dijalankan sebagai ambisi sesaat tanpa perencanaan matang. Menurutnya, perpindahan ASN harus disusun berdasarkan kajian akademis dan kebijakan yang komprehensif, terutama menyangkut kesiapan wilayah penyangga seperti Penajam Paser Utara (PPU), Paser, dan Kalimantan Timur secara keseluruhan.
“Jangan sampai proses ini sekadar memenuhi target politik tanpa mempertimbangkan kesiapan daerah. Pemindahan ini tidak bisa hanya dilihat dari sisi infrastruktur IKN, tapi juga kesiapan sosial dan ekonomi masyarakat di sekitarnya,” ujar Fadly, saat ditemui di Gedung B DPRD Kaltim pada Rabu (28/5/2025).
Ia menyebut bahwa keterlibatan masyarakat lokal harus menjadi prioritas utama dalam transformasi ibu kota. Menurutnya, perpindahan ASN dan masyarakat dari Jakarta ke IKN bisa menjadi pemantik pertumbuhan ekonomi, namun harus diimbangi dengan strategi pembangunan yang inklusif. “Jangan sampai masyarakat Kaltim cuma jadi penonton,” katanya.
Fadly juga menyoroti pentingnya kebijakan yang memberi ruang partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan kawasan ibu kota baru. Ia mendorong agar pemerintah menyiapkan program pelatihan keterampilan, membuka akses pendidikan, serta menciptakan lapangan kerja yang sejalan dengan kebutuhan pembangunan IKN.
“Pembangunan ini akan sia-sia jika masyarakat sekitar tidak mendapatkan manfaat langsung. Kita perlu memastikan bahwa mereka punya kapasitas dan akses untuk terlibat aktif, bukan hanya terpinggirkan oleh gelombang urbanisasi dari luar daerah,” tegasnya.
Selain itu, Fadly mengingatkan bahwa pemindahan ASN bukan hanya soal logistik, tetapi juga menyangkut aspek sosial, kultural, dan psikologis. Ia menilai bahwa proses ini harus dilakukan bertahap dengan komunikasi terbuka antara pemerintah pusat, daerah, dan para ASN yang terdampak.
Sebagai bagian dari legislatif di daerah, Fadly menyatakan kesiapan DPRD Kaltim untuk ikut mengawal jalannya pembangunan IKN. Namun, ia menegaskan dukungan tersebut bersifat kritis dan konstruktif.
“Kami di DPRD Kaltim siap mendukung, tapi harus jelas arah dan manfaatnya bagi daerah. Ini proyek besar, jangan sampai besar di wacana tapi minim dampak di lapangan,” tutupnya.
