Kaltimreport.com – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Jahidin, kembali mengangkat isu ketimpangan pembangunan infrastruktur kelistrikan di provinsi kaya sumber daya itu. Dalam Rapat Paripurna ke-16 DPRD Kaltim, Selasa (2/6/2025), ia menyoroti masih banyaknya desa yang belum teraliri listrik meski Kaltim merupakan salah satu penghasil energi nasional.
Jahidin menyebutkan bahwa terdapat 211 desa di wilayah Kaltim yang hingga kini belum mendapatkan akses listrik. Kondisi ini dinilainya sangat ironis, mengingat batu bara yang menjadi sumber energi nasional berasal dari Kaltim, namun masyarakat setempat justru belum merasakan manfaatnya secara merata.
“Data itu masih 211 desa di Kalimantan Timur yang belum dialiri listrik. Ini kan suatu kebijakan pemerintah pusat yang tidak bisa kita tinggal diam,” tegas Jahidin dalam keterangannya.
Ia menekankan bahwa Komisi III DPRD Kaltim akan terus mengawal kebijakan kelistrikan agar tidak merugikan masyarakat lokal. Menurutnya, keadilan distribusi energi harus menjadi prioritas pemerintah pusat, terlebih Kaltim sudah banyak menyumbang untuk kebutuhan energi nasional.
“Di Makassar tidak pernah mati listrik, semua desa sudah terang. Tapi kit yang sumber daya alamnya dikeruk, malah dibiarkan gelap. Ini tidak masuk akal,” sindirnya.
DPRD Kaltim pun telah memanggil PLN dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menyampaikan aspirasi masyarakat serta mendorong percepatan pembangunan jaringan listrik, terutama di daerah-daerah terpencil seperti Mahakam Ulu.
Jahidin menegaskan bahwa perjuangan ini bukan semata soal fasilitas, melainkan menyangkut keadilan sosial bagi masyarakat. Ia mendesak agar pemerintah pusat tidak hanya memandang Kaltim sebagai lumbung energi, tetapi juga sebagai wilayah yang berhak atas pelayanan dasar yang layak.
