Kaltimreport.com – Pembahasan PINDA atau perubahan komponen anggaran menjelang penetapan APBD 2026 berlangsung ketat, setelah DPRD Kaltim meminta penjelasan rinci terkait efisiensi anggaran yang menyebabkan angka belanja turun signifikan dari kesepakatan awal.
Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis, menilai penurunan dari angka kesepakatan sebelumnya sebesar Rp21,350 triliun menjadi Rp15,115 triliun tidak bisa disahkan tanpa penjelasan teknis yang detail. Karena itu, proses pembahasan berlangsung hingga akhir November untuk memastikan efisiensi tidak menimbulkan dampak buruk bagi pelayanan publik.
“Kemarin waktu kesepakatan itu Rp21,350 triliun. Sekarang jadi Rp15,115 triliun. Ada efisiensi program yang harus dijelaskan secara detail. Makanya pembahasannya panjang,” ujar Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis.
Ia menegaskan bahwa DPRD harus memahami secara lengkap perubahan volume program agar tidak terjadi salah langkah dalam penetapan APBD. Sebab, salah satu risiko yang dikhawatirkan adalah penghapusan komponen belanja yang berkaitan langsung dengan ekonomi masyarakat.
“Jangan sampai dampaknya jadi nggak bagus untuk ekonomi Kaltim. Misalnya TPP, itu nggak bisa sembarangan dicoret. Itu berkaitan dengan ekonomi makro dan mikro masyarakat,” jelasnya.
Menurutnya, tunjangan prestasi pegawai (TPP) memiliki dampak berantai terhadap perputaran ekonomi daerah. Pendapatan pegawai digunakan untuk belanja rumah tangga, kebutuhan keluarga, hingga belanja di pasar tradisional, pedagang kaki lima, dan sektor informal yang menjadi penggerak ekonomi mikro.
“TPP itu bukan sekadar tunjangan, tapi perputaran ekonomi. Dari pegawai belanja, pedagang dapat untung, pasar hidup, petani ikut merasakan. Jadi semuanya harus dihitung dengan teliti,” tegasnya.
Ananda, memastikan pembahasan PINDA dilakukan secara sangat detail agar efisiensi tidak menghambat pertumbuhan ekonomi maupun pelayanan kepada masyarakat. Seluruh komponen belanja ditegaskan harus ditelaah secara profesional sebelum disetujui dalam APBD 2026.
