Kaltimreport.com – Program pengerukan perairan di Kalimantan Timur kembali menjadi perhatian DPRD Kaltim setelah masyarakat mempertanyakan kelanjutan pelaksanaan dan pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menjelaskan bahwa meski DPRD memantau pengerukan, sebagian besar kewenangan berada di tangan Kementerian Perhubungan, sehingga DPRD berperan sebagai pengawas dan memastikan koordinasi dengan provinsi berjalan baik.
“Memang ada sebagian kewenangan yang bisa kita tindaklanjuti, tapi mayoritas tetap di Kemenhub. Informasi untuk program Gubernur saat ini belum kami terima lengkap,” ujar Salehuddin.
Ia menambahkan, pihaknya masih menunggu jadwal resmi dan lokasi pengerukan dari instansi terkait agar kegiatan bisa berjalan sesuai rencana dan prioritas pemerintah provinsi.
“Untuk pengerukan sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi rinci. Koordinasi lebih lanjut diperlukan agar semua jelas dan terstruktur,” jelasnya.
Salehuddin menegaskan DPRD Kaltim akan terus memantau pengerukan yang menjadi kepentingan masyarakat, khususnya di wilayah yang berada di bawah kewenangan provinsi, seperti Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu). Aspirasi warga tetap menjadi pertimbangan dalam setiap keputusan pengerukan.
“Kita fokus pada wilayah yang menjadi kewenangan DPRD, termasuk Kubar dan Mahulu. Sedangkan untuk lokasi lain, kewenangannya ada di Kemenhub,” tutupnya.
Dengan pengawasan yang sistematis, DPRD berharap pengerukan dapat terlaksana efektif, mendukung kelancaran transportasi perairan, dan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat.
