Kaltimreport.com – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus mendorong peningkatan keandalan pasokan listrik bagi masyarakat. Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperjuangkan kebutuhan energi warga melalui koordinasi dengan PT PLN (Persero) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Upaya tersebut dilakukan menyusul keluhan masyarakat mengenai pemadaman listrik yang masih terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Kecamatan Tabang. Pemkab Kukar juga telah menyampaikan usulan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) mulut tambang sebagai salah satu alternatif untuk memperkuat ketersediaan daya listrik di daerah.
Aulia mengatakan, meskipun pemerintah kabupaten tidak memiliki kewenangan langsung dalam operasional PLN, pemerintah daerah tetap berkewajiban memperjuangkan kepentingan masyarakat agar kebutuhan dasar, termasuk listrik, mendapat perhatian yang memadai.
Menurutnya, komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait menjadi langkah penting untuk membahas kendala pasokan listrik sekaligus mendorong solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kukar.
“Sebagai pemerintah daerah yang ingin memperjuangkan kesejahteraan dan kebahagiaan warga masyarakat, kami sudah berkomunikasi dan melaksanakan koordinasi dengan pihak PLN terkait kendala-kendala yang mereka alami dalam proses pemadaman ini,” ujarnya.
Ia menuturkan, persoalan kelistrikan di Kecamatan Tabang menjadi salah satu pertimbangan pemerintah daerah dalam menyampaikan usulan pembangunan PLTU mulut tambang kepada Kementerian ESDM. Usulan tersebut telah disampaikan sebelum pemadaman listrik yang belakangan dikeluhkan masyarakat semakin menjadi perhatian.
Aulia menilai, kebutuhan listrik masyarakat di wilayah penghasil batu bara perlu mendapat perhatian serius. Terlebih, aktivitas pengangkutan batu bara melalui sungai menjadi bagian dari keseharian masyarakat, sementara sebagian warga masih menghadapi gangguan pasokan listrik.
“Bapak dan Ibu bisa merasakan betapa sakitnya hati warga masyarakat Kukar yang setiap hari melihat ponton batu bara lewat di depan mata mereka, sementara di sisi lain, kondisi listrik ini masih menjadi salah satu yang terkendala,” ungkapnya.
Menurut Aulia, kondisi tersebut menjadi pengingat pentingnya mendorong pemerataan manfaat sumber daya alam, termasuk melalui peningkatan infrastruktur energi yang mendukung kehidupan masyarakat.
Pemkab Kukar pun berkomitmen untuk terus menyampaikan aspirasi warga melalui koordinasi dengan PLN dan Kementerian ESDM. Langkah ini diharapkan dapat mendorong penanganan persoalan kelistrikan secara berkelanjutan, terutama di wilayah yang masih mengalami pemadaman berulang.
Aulia berharap komunikasi lintas pihak tersebut dapat menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik, sehingga masyarakat di berbagai wilayah Kutai Kartanegara dapat menikmati layanan kelistrikan yang lebih baik.
“Bagi pemerintah daerah, pemenuhan kebutuhan listrik tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, tetapi juga mendukung kelancaran aktivitas rumah tangga, pendidikan, pelayanan publik, dan kegiatan ekonomi masyarakat,” ucapnya.
Karena itu, Pemkab Kukar akan terus memperjuangkan kebutuhan energi masyarakat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki serta mendorong pihak terkait agar persoalan pasokan listrik mendapat penanganan yang serius. (ADV)
